Topik TerKini - Forum Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu bersama sejumlah elemen buruh berencana mengajukan gugatan class action terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah di-groundbreaking Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Gugatan akan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (16/2/2016) pekan depan.
Koordinator Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat, Habiburokhman mengatakan, pihaknya menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, PT Kereta Cepat Indonesia-China, PT Pilar Sinergi BUMN, China Railway Transportation, dan China International Railway Group
"Ada tiga persoalan hukum yang kami gugat," ujar Habiburokhman dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/2/2016).
Pertama, pelaksanaan groundbreaking sebelum adanya izin proyek keluar. Hal itu kata dia, merupakan pelanggaran serius atas azas-azas umum pemerintahan yang Baik (AAUPB).
"Ada kesan bahwa dua izin penting hanya dijadikan formalitas belaka, padahal seharusnya izin dikeluarkan setelah mempelajari dahuli seluruh aspek terkait," ujarnya.
Kedua, mengenai pemberian hak eksklusif yang dinilai melanggar pasal 17 UU Nomor 5 tahin 1999 tentang monopoli. Dimana pelaku usaha dilarang saling melakukan pengusaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.
"Dimanapun di dunia ini, praktik monopoli, bahkan kita pernah memaksa perusahaan raksasa singapura melepas sahamnya di industri telekomunikasi selulerRkarena dikategorikan monopoli. Hal serupa harus kita lakukan pada kasus kereta cepat," jelas Habiburokhman.
"Ketiga, dampak terhadap lingkungan. Banyak analisa, bahwa nantinya akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup," sambung Habiburokhman.
"Tadinya lahan pertanian, nantinya akan jadi perumahan di stasiun-stasiun yang dilewati. Terlebih, daerah-daerah yang tadinya resapan air," tutup Habiburokhman.(Rimanews.com)
0 comments:
Post a Comment